Bandar Lampung - Penjabat Bupati Tulang Bawang Ir.Ferli Yuledi.,SP.,MM.,MT Mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, kegiatan ini di laksanakan di Mahan Agung Bandar Lampung, Rabu (22/01/2025)
Penjabat Gubernur Lampung Tekankan Perencanaan dan Penganggaran 2025 Dengan Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh BPKP pada setiap memulai tahun anggaran.
"Setiap memulai tahun anggaran BPKP harus menyampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan kedepan dan bagaimana cara penyusunan program yang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan," ucapnya.
Lebih lanjut, Samsudin juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Asta Cita prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 mengamanatkan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, seperti Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju 8%, Pengentasan kemiskinan target 2029 turun menjadi 4,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% tahun 2026; serta Peningkatan kualitas SDM Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) meningkat 0,59% pada tahun 2029 (dari 0,55% tahun 2025).
"Tiga hal inilah yang harus menjadi prioritas kita didalam penyusunan program-program yang ada. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan yang konkrit dan tepat sasaran. Kedepan, lakukan yang terbaik, laksanakan program dengan baik, fokus untuk melayani masyarakat," tegas Samsudin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution dalam paparannya menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan atas dasar instruksi dari Presiden.
"Pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari bapak presiden RI agar seluruh program-program pembangunan prioritas dilakukan pengawalan oleh BPKP," jelasnya.
Lebih lanjut, Nani Ulina Kartika Nasution juga menjelaskan bahwa BPKP sebagai internal auditor presiden diminta untuk memastikan program Asta Cita Presiden terwujud di seluruh pemerintah daerah.
"Karena BPKP merupakan internal auditor presiden dan kami diminta untuk memastikan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan oleh presiden melalui program Asta Cita nya dapat terwujud di seluruh pemerintah daerah," Pungkasnya (ADV)
