Tanggamus l Hariansiaga.co
Genap satu tahun masa kepemimpinan pasangan Bupati Moh. Saleh Asnawi dan Wakil Bupati Agus Suranto di Kabupaten Tanggamus, gelombang kritik mulai bermunculan. Alih-alih membawa percepatan pembangunan yang dijanjikan saat kampanye, pemerintahan saat ini dinilai berjalan stagnan tanpa arah strategis yang jelas
Aktivis kebijakan publik, Mareski, menyoroti bahwa ritme kerja pemerintah daerah saat ini lebih menonjolkan kompromi politik dibandingkan akselerasi program Menurutnya, energi kepemimpinan habis terserap untuk mengatur keseimbangan kepentingan pihak-pihak tertentu
“Rakyat sedang menunggu realisasi janji di sektor pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun, yang kita lihat hari ini bukan akselerasi, melainkan manuver konsolidasi. Jalan rusak yang menjadi keluhan utama masyarakat tetap belum tertangani secara signifikan,” tegas Mareski dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026)
Ia menambahkan bahwa jika problem klasik ini terus berulang tanpa penyelesaian strategis, maka Tanggamus hanya akan terjebak dalam pengulangan stagnasi
Kritik senada datang dari Ketua Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan (ALAK) Lampung, Nopiyanto. Ia menunjuk lemahnya orkestrasi birokrasi di bawah kendali Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai faktor utama lambatnya pembangunan. Sebagai panglima administratif ASN, Sekda dinilai gagal menjadi motor penggerak inovasi
“Sekda tidak cukup hanya menjadi administrator, ia harus menjadi akselerator perubahan. Sampai hari ini, belum terlihat reformasi birokrasi yang progresif atau langkah konkret untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Nopiyanto
Menurut Nopiyanto, birokrasi Tanggamus masih terjebak pada rutinitas normatif. Padahal, dengan kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan keberanian melakukan reformasi struktural agar program kepala daerah tidak hanya berakhir sebagai dokumen perencanaan di atas kertas
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, para aktivis menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus, di antaranya:
1.Transparansi Kinerja: Mendesak Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan laporan kinerja satu tahun secara terbuka kepada publik
2.Prioritas Infrastruktur: Mempercepat perbaikan jalan sebagai kebutuhan mendesak masyarakat
3.Reformasi Birokrasi: Mendesak Sekda mengevaluasi kinerja ASN berdasarkan indikator capaian yang terukur
4.Kemandirian Fiskal: Menyusun strategi inovatif untuk meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan pusat
5.Roadmap Pembangunan: Menyusun peta jalan pembangunan jangka menengah yang realistis dan dapat diawasi publik
6.Hentikan Politik Kepentingan: Mendesak pemerintah fokus pada pelayanan rakyat dibandingkan loyalitas pada kepentingan politik tertentu
"Mandat kekuasaan berasal dari rakyat. Jika tidak ada langkah korektif dalam waktu dekat, kami akan terus menyuarakan aspirasi ini melalui jalur konstitusional. Rakyat Tanggamus butuh kerja nyata, bukan retorika," tutup pernyataan sikap tersebut(sal)
